Mencari Pemimpin Pro Gender

Mencari Pemimpin Pro Gender

(Pada pemilukada serentak di tengah pandemi)

 

Pemilihan bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2020 ini diselenggarakan di sejumlah kabupaten/kota serentak. Menurut jadwal yang di tetapkan oleh PKPU, tahapan Pilkada serentak 2020 terbaru berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.5/2020 adalah tanggal 9 Desember 2020. Saat ini tercatat ada 270 Kabupaten Kota yang menyelenggarakan Pemilihan kepala daerahnya.
 
Menurut ketua KPU Arief Budiman (media Indonesia, Sabtu 18 Juli 2020), “Hari ini pemilihan kepala daerah menjadi sebuah sejarah baru, dimana melaksanakan pemilihan saat wabah covid 19 ini menyerang. Pemenuhan protocol Kesehatan wajib dilaksanakan dalam pemilihan kali ini.”
 
Tentu tidak mudah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemic seperti ini, namun keberhasilan pelaksanaan pilkada serentak 2020 yang berlangsung di tengah pandemi covid-19 akan menjadi acuan bagi Indonesia untuk melaksanakan kegiatan Pemilu berikutnya.
 
Berbicara mengenai pemilukada, pasti tidak terlepas dengan adanya pemilih. Secara nasional DPT (daftar pemilih tetap) yang tercatat saat pemilu 2019 kemarin angka pemilih perempuan masih lebih besar dari pemilih laki-laki. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019 sebanyak 187.781.884 orang. Rinciannya, 185.732.093 pemilih dalam negeri dan 2.049.791 pemilih di luar negeri. Jumlah pemilih perempuan lebih banyak sekitar 126  ribu dibanding pria. Dimana jumlah pemilih laki-laki di dalam negeri mencapai 92.802.671. Sementara, jumlah pemilih perempuan di dalam negeri mencapai 92.929.422. (Katadata.co.id)
 

Ketika melihat besarnya jumlah pemilih perempuan sudah bisa pastikan apabila para calon kepala daerah bisa menggaet suara perempuan sekitar 75% saja dari pemilih perempuan, maka calon tersebut bisa dipastikan melenggang menuju kursi kepala daerah.
Yang menjadi pertanyaan adalah sudahkah calon-calon kepala daerah ini berfikir tentang bagaimana cara menarik simpati para pemilih perempuan ini agar mereka bisa menjatuhkan pilihan kepadanya?
 
Menurut hemat penulis setidaknya ada tiga factor yang mempengaruhi perempuan dalam menentukan pilihan mereka kepada calon kepala daerah yang sedang berjibaku mencari dukungan pemilih.
 
Pertama, Proses Sosialisasi. Proses ini berkaitan dengan informasi yang diperoleh pemilih perempuan terhadap visi-misi dan program calon kepala daerah. Calon yang sering mempublikasikan dirinya lewat baliho, media massa dan elektronik ataupun sosial media adalah cara yang ampuh untuk mengenalkan diri dan pandangannya. Apalagi saat pandemic ini, media sosial begitu menjadi kekuatan yang luar biasa dalam memengaruhi massa dalam hal ini calon pemilih.
 
Kedua, Calon sebisa mungkin mendekatkan diri kepada kelompok-kelompok sosial. Kaum perempuan kebanyakan memiliki kecenderungan dalam mengikuti pilihan politik dari orang yang dekat dengan dirinya dan sekitarnya. Dalam kelompok sosial ini pelibatan nilai-nilai yang berkesesuaian dengan ideologi kelompok tersebut, tentu lebih mudah diterima. Ada kelompok pengajian, arisan, kelompok organisasi perempuan dan lain-lain. Maka sangat penting untuk para calon melakukan pendekatan secara ideologis dan mampu memenuhi kebutuhan kelompok tersebut.
 
Kepentingan perempuan yang paling menonjol adalah pemenuhan kesejahteraan dan Kesehatan, serta pemenuhan Pendidikan anak. Calon kepala daerah harus mampu membuat program yang pro dengan kepentingan perempuan dan pro terhadap pengetasan permasalahan-permasalahan perempuan. Yang terpenting adalah sekarang perempuan lebih sadar dan tidak mau lagi hanya diperalat oleh kepentingan pemilihan semata, namun lebih dari itu perempuan akan lebih selektif memilih calon pemimpin mereka yang benar-benar memiliki program yang bisa mensejahterakan kaum perempuan.
 
Ketiga, pelibatan perempuan dalam politik. Artinya perempuan yang sebenarnya memiliki hak dalam semua sendi kehidupan, baik di ranah privat maupun di ranah public. Privat dimaknai dalam pekerjaan seputar rumah tangga, dan public dimaknai pekerjaan yang diluar rumah tangga. Melibatkan perempuan  dalam ranah public seperti politik akan menambah kemantapan para konstituen perempuan untuk menjatuhkan pilihan mereka kepada yang kontestan politik yang memiliki keterwakilan perempuan.
 
Segmen pemilih perempuan yang begitu besar, dilihat dari semua kerawanan dan persoalannya adalah potensi besar untuk turut serta dalam pembangunan bangsa ini. kepentingan dan aspirasi mereka harus dikelola dan diakomodasi dengan lebih baik. Mengakomodasi isu-isu yang sensitive terhadap perempuan akan mampu menarik mereka untuk menjatuhkan pilihan kepada siapa suara mereka akan diberikan.